REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan sebuah buku yang berisi tentang kumpulan 100 kota terbaik di dunia kepada Anies Baswedan sebelum resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan dari foto yang beredar, buku tersebut diberikan oleh Jusuf Kalla pada 13 Oktober 2017 di kediaman dinasnya di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta.
"Saya beli buku dan saya kasih ke Anies, tentang 100 kota terbaik di dunia," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (17/10).
Jusuf Kalla menjelaskan, dalam buku tersebut Jakarta tidak masuk sebagai 100 kota terbaik. Justru Yogyakarta yang masuk ke dalam daftar buku itu. Bahkan Bangkok menduduki peringkat ke-8.
Dengan fakta tersebut, menurut Jusuf Kalla perlu ada perbaikan yang masif untuk Jakarta. "Saya enggak tahu penilaiannya bagaimana, tapi di buku itu tidak ada Jakarta. Berarti banyak hal yang perlu diperbaiki," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla berharap, Anies membaca buku tersebut dan mempelajarinya sehingga nantinya Jakarta bisa masuk ke dalam daftar 100 kota terbaik dunia. Di tangan gubernur baru ini, dia mengharapkan DKI Jakarta bisa menjadi kota yang bersih, tidak macet, tidak banjir, dan juga memiliki kemajuan perekonomian. Selain itu, pemerintah pusat ingin menggeser industri-industri berat keluar Jakarta.
Buku yang diberikan kepada Anies berjudul The Cities Book yang diterbitkan oleh Lonely Planet. Jusuf Kalla menuliskan sebuah catatan atau pesan untuk Anies di lembaran pertama buku tersebut. Tulisan tersebut berbunyi: "Untuk Gubernur DKI saudara DR Anies Baswedan agar Jakarta menjadi kota 10 besar dunia". Jusuf Kalla juga membubuhkan tanda tangannya di buku tersebut.
Jusuf Kalla berpesan kepada Anies bahwa masalah paling pokok yang harus diatasi di DKI Jakarta adalah kemacetan dan banjir. Oleh karena itu, diharapkan Anies dapat melanjutkan program yang telah digagas sebelumnya dan pemerintah pusat akan selalu bekerja sama serta membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Contohnya pembangunan MRT yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. "Daerah Khusus Ibukota merepresentasikan pemerintah pusat juga, maka harus dikelola dengan baik. Kita ingin etalase Indonesia ini di Jakarta, jadi semua harus lancar," ujar Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika